BOS Tidak Bisa Digunakan Seenaknya

Hal lain yang sering tidak diketahui masyarakat adalah bahwa dana BOS bukan uang bebas yang dapat digunakan kepala sekolah untuk membeli apa saja.

Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 mengatur berbagai komponen penggunaan BOS Reguler, mulai dari penerimaan murid baru, pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, asesmen, administrasi sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana-prasarana, penyediaan multimedia pembelajaran, hingga pembayaran honor sesuai ketentuan.

Bahkan terdapat ketentuan persentase tertentu. Pada 2026, pengembangan perpustakaan untuk penyediaan buku merupakan komponen wajib dengan paling sedikit 10 persen dari alokasi BOS Reguler. Jika BOS digunakan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana, penggunaannya paling banyak 20 persen dari alokasi. Pembayaran honor juga dibatasi paling banyak 20 persen pada sekolah negeri dan 40 persen pada sekolah yang diselenggarakan masyarakat, dengan persyaratan tertentu.

Dengan kata lain, tidak semua uang dapat dialihkan untuk mempercantik gedung, membeli meja baru, atau memperbaiki fasilitas sesuai keinginan masyarakat.

Gedung Rusak Bukan Otomatis Bukti BOS Bermasalah

Ini juga penting.

Ketika masyarakat melihat bangunan sekolah rusak, cat kusam, ruang kelas membutuhkan renovasi besar, atau sekolah kekurangan ruangan, terkadang muncul kesimpulan: “BOS-nya ke mana?”

Padahal juknis BOSP 2026 secara tegas membatasi penggunaannya. Dana BOSP tidak boleh digunakan untuk membangun gedung atau ruangan baru, dan tidak diperbolehkan untuk pemeliharaan prasarana dalam kategori kerusakan sedang dan berat.

Karena itu, kebutuhan pembangunan ruang kelas baru atau rehabilitasi besar memang membutuhkan sumber pembiayaan lain sesuai kewenangan dan program pemerintah.

Jadi, kondisi bangunan yang kurang baik tidak bisa sendirian dijadikan bukti bahwa BOS salah kelola.

Namun berbeda persoalannya apabila yang ditemukan adalah kebutuhan operasional sederhana dan rutin yang terus-menerus tidak terpenuhi padahal termasuk komponen yang dapat dibiayai BOS. Dalam situasi seperti itu, pertanyaan mengenai prioritas anggaran menjadi semakin relevan.