Sebuah sekolah memiliki lebih dari 1.000 peserta didik. Setiap hari halaman sekolah dipenuhi siswa, ruang kelas digunakan hampir tanpa jeda, dan kegiatan belajar mengajar terus berjalan. Jika melihat jumlah siswanya, wajar apabila masyarakat beranggapan bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS yang diterima sekolah juga tidak sedikit.

Namun muncul pertanyaan ketika kondisi di lapangan justru terlihat berbeda.

Fasilitas belajar masih terbatas. Toilet kurang terawat. Peralatan kelas rusak tidak segera diganti. Kegiatan siswa terasa minim. Perpustakaan kurang berkembang. Sarana pembelajaran sederhana. Bahkan untuk beberapa kegiatan, orang tua terkadang masih diminta membantu pembiayaan.

Lantas muncul pertanyaan yang cukup sensitif:

“Siswanya lebih dari seribu, mengapa sekolah seperti tidak punya dana BOS?”

Pertanyaan seperti ini sah untuk diajukan. Namun jawabannya yang tak transparan memicu dugaan bahwa dana BOS pasti disalahgunakan.

Semakin Banyak Siswa, Semakin Besar Dana BOS?

Pada prinsipnya, ya.

Dalam ketentuan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tahun 2026, besaran BOS Reguler dihitung berdasarkan satuan biaya BOS Reguler pada masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah murid. Jumlah murid yang menjadi dasar penghitungan adalah peserta didik yang memiliki NISN dan tercatat dalam Dapodik pada tanggal yang ditentukan.

Artinya, secara umum sekolah dengan 1.000 siswa akan memperoleh dana BOS Reguler lebih besar secara nominal daripada sekolah sejenis di daerah yang sama yang hanya memiliki 200 atau 300 siswa.

Maka wajar apabila masyarakat bertanya: kalau jumlah siswa besar dan dana yang diterima juga relatif besar, mengapa dampaknya kadang tidak terlihat?

Di sinilah persoalannya menjadi polemik.

Dana BOS Besar Belum Tentu Berarti Sekolah “Kaya”

Melihat besarnya penerimaan saja tidak cukup. Sekolah dengan 1.000 siswa juga memiliki kebutuhan operasional yang jauh lebih besar.

Bayangkan sekolah harus melayani seribu siswa setiap hari. Kebutuhan listrik meningkat, penggunaan air lebih besar, kebutuhan kebersihan bertambah, perlengkapan administrasi lebih banyak, kegiatan pembelajaran melibatkan lebih banyak rombongan belajar, pelaksanaan asesmen membutuhkan lebih banyak sarana, dan fasilitas sekolah digunakan oleh jauh lebih banyak orang.

Belum lagi kebutuhan buku, kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan guru, internet, perangkat pembelajaran, pemeliharaan fasilitas, serta berbagai kebutuhan operasional lainnya.

Jadi, jumlah dana yang besar harus dilihat bersama dengan besarnya beban pelayanan sekolah.

Tetapi penjelasan tersebut juga tidak boleh dijadikan jawaban otomatis untuk menutup pertanyaan masyarakat. Sebab jika dana yang dikelola besar, tuntutan terhadap kualitas perencanaan, efisiensi, dan transparansi semestinya juga semakin tinggi.