Jumlah Peserta Didik Lebih dari 1.000 Siswa, Tapi Sekolah Terkesan “Miskin BOS”? Ke Mana Dana Operasionalnya ?
Masalahnya Bisa Jadi Bukan Kekurangan Dana, tetapi Prioritas
Di sinilah masyarakat perlu membedakan antara “tidak ada uang” dan “uangnya diprioritaskan untuk hal lain.”
Sebuah sekolah bisa menerima dana operasional dalam jumlah besar, tetapi hasil yang terlihat oleh siswa dan orang tua tetap terasa minim apabila perencanaannya kurang tepat.
Misalnya, terlalu banyak anggaran terserap untuk kegiatan administratif tetapi kebutuhan pembelajaran kurang mendapat perhatian. Bisa pula pengadaan dilakukan secara legal, tetapi barang yang dibeli bukan kebutuhan paling mendesak.
Secara administratif mungkin semuanya memiliki bukti transaksi. Tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah:
Apakah pengeluaran tersebut benar-benar menjadi prioritas sekolah dan memberikan manfaat bagi peserta didik?
Akuntabilitas bukan hanya soal kuitansi lengkap.
Akuntabilitas juga berarti uang pendidikan menghasilkan manfaat pendidikan.
Sekolah dengan 1.000 Siswa Justru Harus Lebih Transparan
Semakin besar jumlah peserta didik, semakin besar pula tanggung jawab pengelolaan dana publiknya.
Menariknya, aturan sebenarnya tidak menempatkan pengelolaan BOS hanya di tangan kepala sekolah dan bendahara. Untuk sekolah penerima BOS, kepala sekolah harus membentuk Tim BOS Sekolah yang terdiri atas kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara, unsur guru, unsur Komite Sekolah, dan unsur orang tua/wali murid.
Bahkan dalam tahapan penyusunan RKAS, perencanaan harus didasarkan pada kebutuhan sekolah dan hasil evaluasi diri. Penyusunan RKAS dilakukan melalui rapat yang melibatkan warga satuan pendidikan dan Komite Sekolah, kemudian dimasukkan ke aplikasi pengelolaan anggaran yang disediakan kementerian. Setiap penggunaan dana juga harus dicatat dan dilengkapi bukti pendukung.
Maka pengelolaan BOS seharusnya tidak menjadi sesuatu yang hanya diketahui oleh dua atau tiga orang.
Komite tidak seharusnya hanya diminta tanda tangan.
Guru tidak semestinya sama sekali tidak mengetahui prioritas program sekolah.
Orang tua juga seharusnya tidak selalu mendapat jawaban, “Itu urusan internal sekolah,” ketika mempertanyakan secara wajar bagaimana pelayanan pendidikan dibiayai.
