Kalau Bisa Dipersulit, Kenapa Harus Dipermudah ?

Ada sebuah filosofi tak tertulis yang sering diamalkan diam-diam di negeri ini: “Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah?” Sebuah adagium yang seolah diwariskan turun-temurun, tak ada di buku pelajaran, tapi terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Mau mengurus surat penting? Siapkan dulu mental baja. Datang pagi-pagi, mengisi formulir yang jumlahnya bisa menyaingi skripsi, lalu bolak-balik karena ada tanda tangan yang “kebetulan” belum lengkap. Seakan-akan, semakin panjang prosesnya, semakin sah dan berwibawa hasilnya.

Mau mengurus izin? Harus lewat jalur panjang berliku yang bahkan Google Maps pun mungkin menyerah menandai rutenya. Semua terasa rumit, seolah birokrasi memang diciptakan bukan untuk melayani, tapi untuk melatih kesabaran warga. Kalau langsung selesai, apa serunya hidup? Tidak ada drama, tidak ada cerita.

Lucunya, ketika ada orang yang mencoba membuat proses lebih cepat, transparan, dan efisien, sering kali justru dianggap “mencurigakan”. Seakan-akan, mempermudah sesuatu adalah tindakan yang tidak sesuai adat. Padahal, di banyak tempat lain di dunia, justru kesederhanaan dan kepraktisan jadi tanda kemajuan.

Tapi mungkin, di balik kerumitan itu ada niat mulia: melatih rakyat agar lebih tabah, sabar, dan tahan banting. Bukankah ujian hidup memang sebaiknya dimulai sejak mengurus KTP?

Maka tidak heran jika kita sering mendengar komentar sinis semacam, “Kalau bisa selesai satu hari, kenapa harus satu minggu?” atau “Kalau bisa cukup satu tanda tangan, kenapa harus lima belas?” – sebuah logika terbalik yang entah bagaimana terasa begitu masuk akal di sini.

Pada akhirnya, pepatah ini bukan sekadar sindiran, melainkan cermin budaya. Entah sampai kapan filosofi ini bertahan. Yang jelas, selama kita masih bangga dengan prinsip “kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah?”, jangan kaget kalau hidup kita memang terasa lebih rumit daripada seharusnya.